UNAS

Baru-baru ini dunia pendidikan, terutama pendidikan tingkat sma, dibingungkan dengan munculnya kontroversi mengenai ujian akhir nasional. Kontroversi ini dimulai dengan munculnya pernyataan dari mahkamah agung yang meminta pemerintah untuk meninjau ulang peraturan pemerintah mengenai ujian akhir nasional. MA menolak kasasi perkara UNAS yang diajukan pemerintah
Ujian Nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang diselenggarakan pemerintah guna mengukur keberhasilan belajar siswa. Dalam beberapa tahun ini, kehadirannya menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Di satu pihak ada yang setuju, karena dianggap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya ujian nasional, sekolah dan guru akan dipacu untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar para siswa dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian yang sebaik-baiknya. Demikian juga siswa didorong untuk belajar secara sungguh-sungguh agar dia bisa lulus dengan hasil yang sebaik-baiknya.Sementara, di pihak lain juga tidak sedikit yang merasa tidak setuju karena menganggap bahwa Ujian Nasional sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif dan kontraproduktif dengan semangat reformasi pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa saat ini ada kecenderungan untuk menggeser paradigma model pembelajaran kita dari pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan kognitif ke arah pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan afektif dan psikomotor, melalui strategi dan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan kontekstual, dengan berangkat dari teori belajar konstruktivisme.
majelis hakim telah mengabulkan gugatan mahkamah agung terhadap presiden, wakil presiden, mendiknas dan ketua badan standart nasional pendidikan dengan gugatan tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi korban UNAS, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak anak-anak. MA juga berabggapan bahwa UNAS hanya akan menimbulkan banyak korban. Contohnya tidak sedikit siswa yang selama kelas 1 dan 2 berpestasi sangat bagus namun dengan mengenaskan gagal dalam UNAS yang menghancurkan masa depannya karena tidak dapat memperoleh ijazah SMA. Hal ini benar-benar merugikan bagi berbagai pihak.
Dalam putusan itu tegugat juga diminta untuk meningkatkan kwalitas guru, memperhatikan kelengkapan sarana dan prasaraa sekolah, serta akses informasi yang lengkap di seluruh daerah, dan meninjau ulang sistem pendidikan nasional, sebelum mengeluarkan kebijakan pelaksanaan UNAS. Dipihak lain Mohammad Nuh, MENDIKNAS mengungkapkan sebaiknya para pendidik dan guru tetap mempersiapkan para siswanya untuk menghadapi UNAS 2010, sehingga apapun keutusannya nanti, UNAS dilaksanakan atau tidak. Para siswa tetap akan siap menghadapi semuannya.
Nuh juga menjelaskan, pemerintah mencoba memahami keputusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA terkait keputusan pengailan tinggi, ada enam poin keputusan itu. Namun tak satupn dari poin-poin tersebut yang menyatakan larangan digelarnya UNAS. Yang ada pemerintah diminta meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, juga akses diseluruh daerah sebelum diadakannya UNAS. Selain itu pemerintah juga diharapkan mengambil langkah-langkah kongkret dalam mengatasi gangguan psikologi dan mental yang dialami peserta didik. Ujian Nasional juga merubah tujuan kita sekolah dari untuk mendapat ilmu menjadi untuk Lulus Ujian.
Guru-guru dan kepala sekolah yag tadinya adalah pahlawan berubah menjadi kriminil biasa dengan adanya UN dengan mencuri soal demi kelulusan murid2nya.UAN semestinya gak dijadikan tolok ukur kelulusan.
tapi sebagai tolok ukur kemampuan siswa tersebut jangan dijadikan beban bagi yang mnjalaninya,karena jika dijadikan sebagai tolok ukur kelulusan hal yang pemerintah harapkan akan sia-sia belaka.
Terkait perintah itu nuh menjelaskan, DEPDIKNAS telah melakukan berbagai peningkatan kualitas guru. Demikian pula perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Sedangkan mengenai pemulihan psikologi peserta didik, kata nuh , pihaknya telah mengeluarkan permendiknas no 75/2009 tentang ujian nasional yang mengatur adanya ujian ulang. Ini nerarti memberikan kesempatan kepada siswa yang tidak lulus ujia untuk engikuti ujian ulang dan mendapat ijazah fomal, yang kalau sebelumnya hanya ujian kesetaraan.
Unas bukan meupakan satu-satunya penentu kelulusan, namun kelulusan siswa dikembalikan lagi kepada sekolah dan guru masing-masing bidang study. Jika seorang siswa mendapat nilai 10 saat UNAS namun menurut gurunya anak tersebut tidak lulus. Tentu dia tidak ulus.
Sebenarnya nilai unas tersebut digunakan antara lain untuk pemetaan mutu satuan pendidikan, seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, sebagai indikator pemberian batuan kepada sekolah, dan penentu kelulusan. Sangat salah bahwa pemerintah berpikir UAN itu sebagai tolok ukur kelulusan.